Monitoring PMP 2019 SDN 2 Kaligarang

Monitoring dan Sosialisasi PMP 2019 

di SDN 2 Kaligarang

Pengisian instrumen atau aplikasi PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) yang objektif, tidak berdasarkan persepsi, tetapi fakta dan tidak asal bagus atau tidak sekedar menggugurkan kewajiban menjadi kunci suksesnya pemetaan mutu pendidikan beserta rekomendasi-rekomendasinya bagi peningkatan mutu pendidikan di masing-masing kabupaten/kota agar satuan-satuan pendidikan di tiap wilayah tersebut semakin cepat dan tepat langkahnya dalam mencapai 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan).

Tim Monitoring PMP Kecamatan Keling Jepara (Dondi Prastyo) dalam arahannya di kegiatan Monitoring Pengolahan Data Mutu Pendidikan di SD Negeri 2 Kaligarang pada Selasa (29/10/2019) sempat menyinggung peran operator dalam pengisian aplikasi PMP.

Beliau menyampaikan, sebenarnya bukan ranah dan kapasitas seorang operator sebagai ujung tombak penentu mutu sekolah. Menurutnya operator tidak harus disibukkan mengisi seluruh kuisioner PMP yang bukan menjadi tanggungjawabnya

Juga ditekankan pula, hak mengisi kuisioner PMP sebenarnya terdapat pada warga/internal sekolah diantaranya siswa, guru, komite, kepala sekolah dan pengawas.

“Jika memaksakan semua pengisiannya ke operator, maka terjadilah ketidakvalitan isi tadi dan dampaknya rusak mutu pendidikannya,” tegasnya

Namun dirinya yakin pengisian kuisioner/instrumen PMP di SD Negeri 2 Kaligarang tidak seperti itu. Beliau percaya semua warga sekolah sudah berusaha maksimal menjalankan hak dan kewajibannya

Dondi Prastyo juga merefresh cakrawala peserta seputar rapor mutu agar faham mengenai kegunaan rapor tersebut dan mengarahkan peserta untuk menyampaikan dan selalu mengingatkan sekolah saat turun ke daerah.

Beliau mencontohkan, misal dalam rapor PMP terlihat deretan angka-angka dari 0 s.d 7. Semakin tinggi memiliki arti semakin baik capaian SNP sekolah, demikian sebaliknya.

Bila keadaan capaian sekolah semuanya rendah maka di butuhkan skala prioritas pencapaian dan disusun dalam RKS (Rencana Kerja Sekolah) yang di jabarkan dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan).

Ia menuturkan, perencanaan 4 tahunan disusun dengan mengacu kepada rencana strategis dinas pendidikan di tiap daerah. RKT dengan di dukung RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) akan mewujudkan program setiap tahunnya.

Nilai capaian SNP yang masih rendah atau berwarna merah di Rapor Mutu PMP memerlukan tindakan. Berdasarkan analisa akan dapat di temukan akar masalah yang menjadi sebab dari kelemahan yang timbul.

“Jangan sampai terjadi kita memecahkan masalah yang bukan akar masalah, apalagi sampai membuatkan program prioritas yang bukan merupakan masalah,” tambahnya.

Hal ini menurutnya juga menjadi pokok penekanan. Pengisian instrumen PMP harus sevalid mungkin, agar jangan sampai muncul program yang bukan masalah sekolah.

Selepas membuka kegiatan tersebut, di ruang kerjanya beliau mengemukkan kembali secara rinci manfaat adanya rapor mutu dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) kepada tim redaksi media keterbukaan informasi publik LPMP Jawa Timur diantaranya: (1) Sekolah dapat mengidentifikasikan kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan; (2) Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan dan analisis-diri sekolah; (3) Mendorong sekolah untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang; (4) Memberi informasi tentang status sekolah dibandingkan dengan sekolah lain; (5) Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan programnya ke depan; dan (6) Sekolah dapat mengidentifikasikan peluang dan tantangan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Beliau menambahkan, hasil PMP bagi sekolah dapat dimanfaatkan juga untuk: (1) Membuat program peningkatan mutu pendidikan melalui BOS dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; (2) Mendorong sekolah guna meningkatkan mutu sebagai persiapan menghadapi akreditasi atau sistem penjaminan mutu eksternal; (3) Memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah; (4) Ukuran jaminan mutu layanan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas bagi masyarakat; (5) Menciptakan budaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara berkelanjutan; dan (6) Merencanakan pengadaan serta perbaikan sarana dan prasarana.

Sedangkan bagi manfaat rapor mutu hasil PMP bagi para pemangku kebijakan diantarnya: (1) Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan perencanaan anggaran pendidikan; (2) Menyajikan data akurat pencapaian 8 SNP; (3) Mengidentifikasikan jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah; (4) Mengidentifikasikan keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan SNP; (5) Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, analisis kebutuhan sekolah, analisis kebutuhan program pendidikan; (6) Bahan analisis kinerja bidang pendidikan; dan (6) Memberikan gambaran mutu sekolah yang merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan sekolah.

Oleh karenanya beliau selalu menggarisbawahi, proses pengisian PMP setiap tahun sebaiknya di lakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan fakta apa adanya demi menjamin keterlaksanaan upaya-upaya meningkatkan 8 Standar Nasional Pendidikan secara berkesinambungan.